Cegah dan Setop Perkawinan Anak, Selamatkan Generasi Emas Indonesia


JATIM NEWS | BALI — Institut KAPAL Perempuan, LSM Bali Sruti, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Ngurah Rai, Dinas Sosial, UPTD PPPA Kota Denpasar serta 10 lembaga pegiat perlindungan anak dan perempuan kampanye bersama mencegah dan menyetop perkawinan anak. 

Kampanye serangkaian Hari Anak Nasional 23 Juli 2023 itu, digelar di Kantor RRI Denpasar dan disiarkan secara live, Rabu (12/7) siang. Turut hadir perwakilan pelajar dan mahasiswa. 

Ketua LSM Bali Sruti Luh Riniti Rahayu, mengaku, kepedulian terhadap anak tidak hanya dilakukan menjelang momentum Hari Anak Nasional, namun hampir setiap saat. Komitmen ini menjadi penting dalam melindungi anak-anak Indonesia menuju Generasi Emas 2045 atau kado satu abad Kemerdekaan RI. 

Perkawinan anak atau perkawinan dini, lanjut aktivis perempuan ini, masih terjadi secara masif. Bahkan juga terjadi di wilayah Provinsi Bali. Cara yang paling efektif mencegahnya tiada lain dengan edukasi terus-menerus. 

"Pernikahan (dini) merupakan akhir. Jadi kalau sudah kawin ya sudah berhenti samapai di sana. Tidak ada lagi pendidikan, masa depan dan sebagainya," ujar Riniti. 

Kendala yang dihadapi pegiat/aktivis untuk mengendus perkawinan usia dini, kata dia, yakni minimnya data valid. Sebab, biasanya hanya diselesaikan secara adat. 

Senada, Institut Lingkaran Pendidikan Alternatif untuk Perempuan (KAPAL), Misiyah, menegaskan, faktor budaya dan pola pikir menjadi pemicu terbesar perkawinan dini. 

"Bagaimana perempuan kita takut dicap sebagai perawan tua. Begitu juga orangnya berpikir bahwa dengan mengawinkan anaknya, kehidupannya menjadi lebih baik," ungkap Misiyah. 

Kenyataannya, lanjut Misiyah, tidak selalu berbanding lurus dengan tujuan tersebut. Karena terburu-buru, suasana rumah tangga malah kacau karena ketidaksiapan, dan, akhirnya terjadi kekerasan dalam rumah tangga. 

Dengan adanya intervensi penegakan hukum, dirinya berharap, pernikahan dini bisa dicegah bahkan disetop, karena hanya itu kunci bangsa Indonesia menjadi maju. 

Ia mengurai, KAPAL Perempuan didirikan sejak tahu. 2000. Tujuannya untuk membangun gerakan perempuan dan gerakan sosial yang mampu mewujudkan keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender serta perdamaian di ranah publik dan privat.

Kepala Dinas Sosial Kota Denpasar, I Gusti Ayu Laxmy Saraswaty, mengajak insan pers turut serta menggaungkan perlindungan anak dan perempuan dari segala bentuk kekerasan. 

Laxmy mengaku, era pasca-pandemi cukup memengaruhi tingkat kekerasan, termasuk seksual di Kota Denpasar. Indikasinya, para orangtua telah kembali sibuk beraktivitas sehingga sedikit mengabaikan perkembangan anak-anaknya. 

"Untuk itu saya berharap peran dan kerja sama media untuk mengampanyekan isu ini," pintanya.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel